Agenda Pemberdayaan Dalam Reforma Agraria

of 13

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
13 pages
0 downs
5 views
Share
Description
Agenda Pemberdayaan Dalam Reforma Agraria
Tags
Transcript
   Agenda Pemberdayaan Dalam Reforma Agraria Kasmiati 1   “Tanah untuk mereka yang betul -betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk gendut karena menghisap keringatnya orang-orang diserahi menggarap tanah itu”   “Jangan mengira land reform yang kita hendak laksanakan adalah komunis ! hak milik atas tanah masih kita akui ! orang masih boleh punya tanah turun-temurun. Hanya luasnya milik itu diatur baik maksimumnya maupun minimumnya , dan hak milik atas tanah itu kita nyatakan berfungsi sosial, dan Negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada hak milik perseorangan” 2  ( Soekarno, Proklamator Bangsa Indonesia ) A.   Sejarah Gerakan Reforma Agararia Untuk memahami ideologi atau konsep dasar yang membentuk sebuah gerakan maka  pemahaman akan sejarahnya menjadi sangat penting. Sejarah merupakan kaca terbaik untuk  bercermin, melihat seluk beluk perjalanan sebuah gagasan hingga berwujud nyata sebagai suatu gerakan sosial. Karena itu bagian awal dari tulisan ini akan menjelaskan secara singkat mengenai gerakan reforma agraria sehingga kita dapat menyimpulkan idiologi apa yang sesungguhnya membentuk dan dibangun melalui reforma agraria. Berdasarkan kesapakatan para ahli s ejarah menyatakan bahwa istilah “Land reform”  pertama kali terjadi pada masa Yunani Kuno pada saat pemerintahan Solon 594 SM. Seisachtheia  merupakan undang-undang yang digunakan artinya “mengocok beban” hal ini terkait dnegan berbagai hubungan yang tidak serasi antara berbagai pihak misalnya pemerintah dan pemegang kekuasaan wilayah, antara pemilik tanah dan penggarap dan berbagai hubungan lainya yang tidak adil. Selanjutnya masuk pada masa Zaman Romawi Kuno yang berdiri 753 tahun SM ketika romawi belum berkembang dan wilayah negara dianggap milik umum (  public  proverty ) setiap warga negara berhak memanfaatkan tanah namun lama kelamaan para 1  Mahasiswa PS. Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB * Alamat korespondensi ; Email : Kasmiati.10.s@gmail.com 2   (Soekarno, “ laksana malaikat yang menyerbu langit “ jalanya revolusi kita!, Amanat Persiden Republik Indonesia Soekarno Pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 agustus 1960). Dikutip dari tulisan Noer Fauzi dalam buku menuju keadilan agrarian : 70 tahun Gunawa wiradi (2002)   bangsawan memperoleh hak turun temurun yang memang telah dimanfaatkan sejak lama, mereka disebut disebut kaum  patricia. Seiring dengan waktu Roma semakin berkembang dengan  banyaknya wilayah yang ditaklukan dan melahirkan kelas sosial baru yang disbeut  plebian merupakan   warga negara baru yang bukan keturunan asli. Mereka juga membutuhkan tanah sehingga lahirlah undang-undang agraria ( leges agraria e) 489 SM yang diperkarsai oleh Spurius Cassius. Undang-undang leges agraria e macet akibat penentangan oleh Bangsawan, kira-kira 20 tahun kemudian lahirlah peraturan baru yang disebut undang-undang Licinus, yang sama dengan nama pencetusnya Licinus Stolo yang ditetapkan pada tahun 367 SM intinya menyatakan bahwa setiap warga negara romawi diberi kesempatan untuk memanfaatka sebagian dari wilayah negara ( burger gerechtigd zou zijen gebruik te maken van een deel van de notniet togewezenstaats domeinen ). Namun ada batasan jumlah luas areal untuk setiap keluarga. Undang-undang ini kemudian mengalami kemacetan karena berbagai hal seperti perang, dan penolakan kaum  patrician selain itu tentara atau veteran juga ikut menguasai tanah melibihi luas wilayah yang telah ditentukan. Peraturan agraria yang baru ( lex agraria ) kembali dibentuk, digolkan oleh seorang anggota  parlemen Tiberius Gracchus yang pada dasarnya meneguhkan kembali inti dari undang-undang Licinius dengan beberapa penambahan khusus misalnya dalam satu keluarga tidak boleh menguasai tanah lebih dari “1000 iuegra” dimana satu iugreum sama dnegam ¼ hektar, namun undang-undnag ini juga mengalami kemacetan bahkan Tiberius dibunuh. Gaius Grachhus merupakan adik dari Tiberius melanjutkan perjuangan kakanya namun juga perjuanganya  berakhir karena dibunuh. Inilah sejarah ringkas reforma agrararia yang pada intinya adalah  bagaimana memperjuangkan tanah untuk penggarap ”land to the tillers”. Secara hakekat dapat dimaknai bahwa    penataan kembali atau pembaruan struktur kepemilikan, penguasaan dan  penggunaan tanah atau wilayah , demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tak  bertanah.  B.   Sistem dan Kebijakan Reforma agraria Secara estimologis istilah “agraria” berasal dari kata “ager‟ (bahsa latin) yang berarti lapangan, pedusunan, wilayah, tanah negara, (Junita, 2011). Hal ini menunjukan luasnya cakupan agraria tidak hanya terbatas pada persoalan tanah atau tanah pertanian saja. Menurut  Sitorus (2002) dalam Alfurqon (2009) menyatakan bahwa konsep agraria merujuk pada hubungan antara manusia dan sumber-sumber agrarian serta hubungan antar manusia dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber agraria. Hal ini menunjukan bahwa dalam persolan agraria  banya subjek yang ikut terlibat dan masing-masing memiliki kepetingan yang berbeda dalam memanfaatkan dan menguasai sumber-sumber agraria tersebut hal ini kemudian melahirkan hubungan relasi yang kompleks diantara pengguna sumber-sumber agraria. Persoalan kuasa menguasai akhirnya menjadi suatu fenomena dimana ada subjek pengguna sumber agrarian memiliki akses lebih terhadap kepemilikan atau penguasaan sumber-sumber agrarian ( tenure institution ) sementara disisi lain ada pihak yang sangat terbatas aksesnya sehingga melahirkan ketimpangan kepemilikan dan penggunaan sumber agraria sehingga melahirkan konflik agraria. Menurut Lutfi Nasution dalam buku menuju keadilan agraria menuliskan beberapa sumber konflik agrari yaitu sebagi berikut : 1.   Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata; 2.   Ketidakserasain penggunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian ; 3.   Kurangnya keberpihakan kepada masyarkat golongna ekonomi lemah (red); 4.   Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat; 5.   Lemahnya posisi tawar masyarakat peegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah. Hal ini kemudian menuntut lahirnya gerakan pembaruan agraria yang berbasis rakyat ( land reform by leverage ) karena pihak yang paling terpinggirkan dan termarginalkan dalam  penguasaan sumber agraria adalah masyarakat kecil. Reforma agraria mengacu pada porses  pembaruan pertanahan pada sistem kepemilikan dan penguasaan berikut isntitusi sosialnya (Sihaloha,dkk ; 2009). Strutkur penguasaan lahan yang sangat timpang dimana hanya ada  beberapa orang, kelompok atau golongan yang menguasai tanah beratus-ratus hektar tetapi di sisi lain ada masyarakat yang tidak memiliki lahan sehingga terpaksa harus bekerja sebagai buruh tani, atau hanya menggarap lahan dengan skala sangat kecil. Hal ini kemudian memicu gerakan reforma agraria sebagai arena melakukan pembelaan akan kepentingan golongan masyarakat  bawah seperti petani gurem (menguasai lahan kuran dari 0,5 hektar) atau petani kecil (peasant)  yang memiliki keterbatasan akibat kurangnya modal (capital)  lemahnya akses (acces) dan akhirnya berujung pada ketidakberdayaan .  Kenyataan diatas tentu tidak selaras dengan idiologi bangsa Indonesia yakni pancasila yang mengamanatkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia” sehingga sumber daya alam semestinya dikelola untuk sebesar-nesarnya kemakmuran rakyat. Namun kenyataanya tidak seindah amanat undang- undang tetapi Indonesia seolah menjadi “negri serba  boleh” bagi para pemilik modal mereka bisa investasi disektor apapun, didaerah manapun sehingga tanah beserta isinya hanya dinikmati sedikit orang hal ini kemudian memicu lahirnya konflik-konflik horizontal maupun vertikal karena kesadaran akan adanya indikasi ketidakadilan dan diskriminasi semakin nyata. Reforma agraria yang berasal dari bahasa Spanyol dijadikan sebagai salah satu jalan untuk melakukan penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah atau wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyakap, dan buruh tani tak bertanah,namun disertai dengan program-program penunjangnya seperti, perkreditan, penyediaan sarana  produksi, pendidikan, dan lain-lain yang menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan, dan meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidak merataan. Merujuk pada Wiradi (2009) konsep umum reforma agaria adalah sebagai berikut : (1) Alokasi sumber-sumber agrarian (khususnya tanah) secara proporsional atas dasar kondisi-kondisi objektif ekologi suatu wilayah (topografis, georgrafis, demografis, dan agronomis), yang mengatur peruntukanya, atau menurut istilah sekarang “tata ruang”, (2) Restrukturisasi sebaran pemilik  an dan penguasaan sumber-sumber tersebut (yang secara sempit biasa disebut “land reform” ) yang mencakup juga pengaturan  perolehan hak dan status hak , dan (3) program-program penunjang lainya. Menjadi perntanyaan kemudian bagaimana sistem yang dianut untuk mewujudkan konsep umum tersebut, menurut wiradi (2009) menjelaskan bahwa secara umum reforma agraria yang dilakukan diberbagai negara dapat dibedakan menjadi tiga model yaitu : (a) “collectivist reform”  model sosialis, (b)   “redistributive reform”  model kapitalis (dengan asumsi yang besar yang efisien) dan (c) “redistributive reform ” model neo populis (dengan asumsi yang kecil yang efisien). Gunawan Wiradi yang memperoleh gelar Doktor Honoror Causa di bidang  Land Reform tersebut   menjelaskan bahwa berdasrkan UUPA 1960 yang menjadi landasan pelaksanaan  program reforma agraria di Indoensia tidak termaksud secara persis kedalam model tersebut namun menurutnya jika dilihat dari segi semangatnya maka cendrung sebagai model neo populis.  Reforma agraria dalam kebijakan dan pelaksanaanya jika merunut pada maknanya yakni “ ketidak tertiban untuk sementara” yakni berarti menata ulang dengan membongkar yang lama dan menyusun yang baru sehingga reforma agrarian dalam pelaksanaanya memiliki batas umur, karena terkai t beberapa hal berikut yaitu berbentuk sebuah “operasi” menuru istilah Christodoulo (1990), kedua bersifat “  Ad Hoc ” (khusus) menurut istilah Peter Dorner (1972) ; dan prosesnya “Rapid” (cepat) menurut Tuma (1965) yang dikutip dalam Wiradi (2005) C.   Tantangan Dan Solusi Reforma Pelaksanaan Teknis, Agraria Undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang ditepakan pada atanggal 24 september mengenai  peraturan dasar pokok-pokok agraria yang dikenal dengan UUPA merupakan landasan hukum reforma agraria di Indonesia sehingga undang-undang ini semestinya menjadi rujukan wajib bagi  pembentukan undang-undnag lainya yang bersifat sektoral. Selain itu ada pula landasan hukum  berupa TAP MPR No. IX/2001 yang mengandung arah kebijakan yang dapat dijadikan panduan tekhis pelaksanaan reforma agrarian dan pada Bulan desember tahun 2005 merupakan awal dibahasnya mengenai pembangunan agraris berbasis masyarakat yang dilakuakan dalam acara musyawarah nasional konsorsium pembaruan agrarian. pada awal tahun 2007 ada angin segar dari pemerintah dengan yakni Pidato politik yang disampaikan oleh Persiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa : “Program reforma agraria…secara bertahap…akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat…saya anggap mutlak untuk dilakukan”. Dikutip dari Alfurqon (2009).  Pidato persiden diatas ternyata hanyalah sebatas janji politik belaka bahkan hingga kini  periode kedua kepemimpinanya sebagai kepala negara belum ada tanda-tanda menju reforma agraria yang  genuine  (sejati). Sebaliknya yang terjadi adalah program pemberian hak seluas-luasnya kepada para investor dan pemilik modal hal ini dapat terlihat dari program pemerintah seperti MIFEE (  Merauke Integrated Food and Energy Estate ) atau MP3I (  Master Plan  percepatan pembangunan Indonesia ) yang memberikan hak istimewa kepada pemilik modal untuk melakukan investasi dan memanfaatkan lahan yang tidak dibatasi. Bahkan pada awal tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2010 tentang  food estate  atau pertanian tanaman pangan berskala luas. Yang kemudian disusul dengan Permentan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks