BAB IV ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN ATAS PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA OLEH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM SWASTA ASING YANG MENGGUNAKAN SISTEM COMPANY OWN DEALER OPERATE

of 35

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
35 pages
0 downs
5 views
Share
Description
BAB IV ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN ATAS PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA OLEH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM SWASTA ASING YANG MENGGUNAKAN SISTEM COMPANY OWN DEALER OPERATE
Tags
Transcript
  BAB IV ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN ATAS PENJUALAN ECERANBAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA OLEH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM SWASTA ASING YANG MENGGUNAKAN SISTEM COMPANY OWN DEALER OPERATE IV.I.1 Komponen Paa! Da"am Ha#$a J%a" E&e#an Ba'an Ba!a# M(n)a!  Dalam rangka meringankan beban keuangan negara yang semakin berat dalam penyediaan dan pengadaan bahan bakar minyak di dalam negeri, dalam hal ini pengurangan subsidi bahan bakar minyak dalam negeri, pemerintah perlu melakukan penyesuaian atas harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kurang mampu, dimana pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. 68 Dalam konsep penyediaan bahan bakar minyak oleh pemerintah terbagi menjadi dua hal yaitu jenis BBM tertentu yang diregulasikan dan jenis BBM yang tidak diregulasi. Untuk BBM diregulasi, dimana volume, jenis, harga, serta target konsumen ditetapkan oleh pemerintah, penyediaan BBM ini mengandung unsur subsidi, antara lain bensin (ron 88, minyak tanah, minyak solar. !edangkan untuk jenis BBM tidak diregulasi harga ditentukan oleh pemerintah berdasarkan tingkat keekonomiannya, antara lain bensin tipe tertentu (  pertamax-pertamax plus , avigas ,  jet fuel  , marine fuel oil  , industrial diesel oil  . 6" !ecara umum dikenal dua pendekatan subsidi BBM, dalam konteks  pemerintah mengeluarkan sejumlah uang karena harga jual BBM lebih rendah dibanding biaya  pokok produksi BBM   maka istilah yang biasa digunakan adalah subsidi finansial  . !ecara sederhana dapat dihitung dengan mengurangkan harga jual BBM dengan harga pokok 68  Peraturan Pemerintah Republim Indonesia Nomor 55 tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran ahan a!ar "in#a! $alam Negeri 6%  $iunduh dari &&&'esdm'go'id 66  Aspek perpajakan..., Andi Mohammad Johan, FISIP 2008  produksi BBM, jika positi# berarti pemerintah meraup untung yang biasa disebut dengan laba bersih minyak. !ebaliknya jika negati#, pemerintah harus menanggung rugi, sehingga dalam $%B& muncul istilah subsidi. !edangkan dalam konteks hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan besar karena tidak dapat menjual BBM dengan harga patokan internasional   biasanya dikenal sebagai subsidi ekonomi. Untuk menghitungnya adalah dengan mengurangkan harga jual BBM dengan harga patokan internasional yang dianggap ekonomis. 'aasan asia umumnya mengacu pada harga e)*kilang di !ingapura yang dianggap mendekati e#isien, jadi bukan harga eceran di !ingapura. + Dalam menentukan harga BBM yang ajar sangatlah relati#, pertimbangannya harus sangat komprehensi# baik dari sisi ekonomi, sosial, bahkan pertimbangan perkembangan ketersediaan energi di masa akan datang. -arga BBM yang ajar adalah harga dimana masyarakat masih mampu menjangkaunya, namun juga tidak memberatkan keuangan negara. %ada beberapa negara berkembang yang cenderung menuju negara maju mulai membaa harga BBMnya pada suatu tingkat harga yang ekonomis. + %eraturan %emerintah &omor /6 tahun 01 tentang hilir migas dapat dikatakan sebagai tonggak aal dari penjualan eceran bahan bakar minyak, khususnya pengusaha asing yang ingin terjun ke bisnis hilir migas di 2ndonesia. 3angkah aal liberalisasi pasar hilir migas sudah dimulai dengan pembentukan Badan %engatur -ilir Migas, dibukanya pasar hilir migas kepada pelaku usaha asing menghilangkan monopoli pertamina di pasar hilir migas, peraturan pemerintah ini merupakan turunan peraturan dari UU migas &o.00 4ahun 0. +0 (0  $iunduh dari &&&'bbm&atch'com  pada tanggal ) Juni 2008* selaras dengan #ang di!ata!an +rulan Hatta* $ire!tur E!se!uti, "&atch Indonesia' (-    Ibid  (2  Peraturan Pemerintah No' )6 Tahun 200. Tentang /egiatan Hilir "in#a! dan as umi 6(  Aspek perpajakan..., Andi Mohammad Johan, FISIP 2008  %asar berikutnya yang juga diliberalisasi adalah pasar bahan bakar minyak di tingkat eceran, dari aspek supply   sudah terbuka untuk umum, tetapi permintaan masih dibatasi oleh pemerintah. 3iberalisasi ini berdampak dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. !ampai saat ini !%BU yang menggunakan logo asing berdasarkan regulasi, masih hanya diperbolehkan menjual bahan bakar minyak non subsidi seperti halnya sejenis %ertama), %ertama) %lus dan Minyak solar yang dijual oleh %ertamina. +/ %ajak pada dasarnya mempunyai dua #ungsi selain sebagai budgeter  , pajak juga ber#ungsi sebagai upaya pemerintah untuk turut mengatur ( reguleren , bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sasta. 5ungsi ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak, dalam sistem perpajakan yang benar, tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan #ungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor sasta +1 . 'arena itu pengenaan pajak pada penjualan eceran, dapat dikatakan pajak ber#ungsi menjadi reguleren.-arga jual eceran bensin premium dan minyak solar ( Gas oil   untuk usaha kecil, transportasi, dan pelayanan umum di titik serah termasuk pajak pertambahan nilai (%%& untuk setiap liternya, dan harga jual eceran bensin premium dan minyak solar ( gas oil   untuk transportasi darat termasuk sungai, danau, dan penyebrangan sudah termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (%BB'B. +  !etiap invoice  yang ditagihkan oleh perusahaan yang menjual minyak dengan logo asing kepada dealer !%BU sudah termasuk %%& masukan bagi dealer atas pembelian minyak, dan juga %BB'B yang pemungutannya dan penyetorannya dilakukan sendiri oleh perusahaan. ()  Hasil &a&ancara dengan pemili! dealer 1P dengan logo asing pada -8 "ei 2008 (.  "ansur#* /ebi3a!an ,is!al* 4P.* -%%%* hal') (5  Peraturan Pemerintah Republim Indonesia Nomor 55 tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran ahan a!ar "in#a! $alam Negeri 68  Aspek perpajakan..., Andi Mohammad Johan, FISIP 2008  !ehingga harga tebus yang dibayarkan oleh !%BU kepada badan usaha dalam hal ini perusahaan dengan logo asing sudah termasuk %%&, %BB'& dan termasuk juga keuntungan yang didapat oleh !%BU dengan logo asing ( margin dealer  . +6 Gam*a# IV.1 ++ I"%,-#a,( Komponen Paa! Paa In/o(&e Un-%! Dea"e#  !lide 1  etail Invoicing to Dealer PNI PPN 0123   PPN 0123PBBKB 0423   PBBKB 0423Dea"e# Ma#$(n   Dea"e# Ma#$(n Ha#$a%a"!on,%menmen&a!%p5  Ha#$aJ%a"!e!on,%men  Ha#$aJ%a"!eDea"e#   Ma#$(n Dea"e# 023  PPN 0123  PBBKB 0423 In/o(&e !eDea"e# 6 D(,-#(*%-o#   In/o(&e !eDea"e# 6 D(,-#(*%-o# !umber7 diolah peneliti berdasarkan aancara -arga tebus untuk setiap !%BU sangat sulit untuk diperlakukan seragam, karena kebijakan untuk menentukan harga tebus ditentukan oleh perusahaan dengan banyak pertimbangan, tetapi untuk harga jual end customer   (  pump price  harus ditentukan sama, baik di !%BU yang satu dengan yang lainnya. Untuk penentuan harga tebus dalam suatu periode dikeluarkan suatu surat edaran resmi oleh Head of Retail Operation Business epartment   kepada setiap !%BU, dimana periode yang berlaku adalah setiap dua minggu. Untuk harga tebus terbaru berdasarkan surat perusahaan &o.9:%9;*8 yang berlaku mulai tanggal  Mei 08 pada pukul 0/. <2B, (6  Hasil a&ancara dengan Piha! $ealer 1P dengan logo asing pada tanggal -8 "ei 2008 ((  Hasil a&ancara dengan Piha! $ealer 1P dengan logo asing pada tanggal -8 "ei 2008 6%  Aspek perpajakan..., Andi Mohammad Johan, FISIP 2008  harga jual ditingkat konsumen ditentukan sebesar yaitu Bensin 9on "0 9p. 8.", Bensin 9on " 9p. ".0 dan solar 9p. ./. +8 Da7-a# Ta*e" IV.1Ha#$a E&e#an BBM SPBU en$an "o$o a,(n$ +8 Pe#%*a'an Ha#$a BBM pe# 14 Me( 9:Ha#$a Te*%, 0PPN ; PBBKB3SPBUW("a)a' PBBKBRon 89Ron 84So"a#   $=aa Barat 9p. 861 9p. 8"1 9p. ""6 BD'2 =akarta 9p. 868 9p. 8"+ 9p. ""8 >Banten 9p. 8/+ 9p. 86 9p. "6/0 D=aa Barat 9p. 8618 9p. 8"/8 9p. ""/ ?=aa Barat 9p. 8/1 9p. 860 9p. "6 5=aa Barat 9p. 8/6/ 9p. 861/ 9p. "601 @Banten 9p. 8/1 9p. 860 9p. "6 -Banten 9p. 81/ 9p. 880" 9p."8/ 2Banten 9p. 8/1 9p. 860 9p. "6 =D'2 =akarta 9p. 8/" 9p. 86++ 9p. "66 'Banten 9p. 8/68 9p. 861" 9p. "6/ !umber7 diolah peneliti berdasarkan aancara %erubahan harga tebus tersebut di tentukan oleh perusahaan dengan logo asing berdasarkan tidak hanya perkembangan harga minyak dunia semata tetapi juga pertimbangan bisnis, yang dilakukan setiap dua minggu. Dari da#tar harga jual eceran tersebut terlihat baha harga tebus untuk masing*masing dealer tidak sama, sedangkan untuk harga jual ke konsumen ditentukan dengan harga ditingkat yang sama yaitu untuk Bensin 9on "0 9p. 8.", untuk Bensin 9on " 9p. ".0 dan untuk Minyak !olar 9p. (8  Hasil &a&ancara dengan pemili! dealer 1P dengan logo asing pada -8 "ei 2008 (%  Hasil &a&ancara dengan pemili! dealer 1P dengan logo asing pada -8 "ei 2008* data diberi!an pada saat &a&ancara (0  Aspek perpajakan..., Andi Mohammad Johan, FISIP 2008
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks