MAKALAH AUDIT FORENSIK

of 9

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
9 pages
0 downs
5 views
Share
Description
Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi
Tags
Transcript
  BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Tindak kecurangan di pemerintahan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Bila kita sering membaca surat kabar atau melihat televisi, maka kita akan disuguhi banyak berita tentang kasus-kasus fraud yang telah melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, baik dijajaran lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia baik dengan memberdayakan secara maksimal lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. Terjadinya kecurangan tersebut yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu  pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa dampak kerugian. Apabila dilihat dari peran akuntan publik, fenomena kecurangan ini menjadi masalah yang serius karena menyangkut citra akuntan publik terutama auditornya. Peran audit forensik dalam mengungkap kecurangan di Indonesia dari waktu ke waktu semakin terus meningkat. Audit forensik banyak diterapkan ketika Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti hukum yang diperlukan untuk menagani kasus-kasus korupsi yang dilaporkan kepada instansi tersebut. Audit forensik juga digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian untuk menggali informasi selama proses pelaksanaan audit kecurangan (  fraud audit)  atau audit investigasi. B.   Rumusan Masalah 1.   Bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa di indonesia ? 2.   Bagaimana kecurangan pengadaan barang dan jasa? 3.   Apakah contoh kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa? C.   Tujuan 1.   Menjelaskan sistem pengadaan barang dan jasa di indonesia 2.   Mengetahui kecurangan pengadaan barang dan jasa 3.   Mengetahui contoh kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa  BAB II PEMBAHASAN A.   Sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia 1.   Garis besar pengadaan barang dan jasa di Indonesia Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang  prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam modul-modul ini selanjutnya akan disebut Perpres 54/2010.LKPP (2010:5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 3, menyatakan bahwa semua  pengeluaran negara/daerah yang sesuai dengan program pemerintah pusat/daerah dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah pusat maupun daerah. Upaya mendukung terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (  good governance ) dalam penyelenggaraan negara dilakukan melalui praktik  pengadaan barang/jasa di Indonesia yang dilaksanakan melalui cara-cara  profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Penetapan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan pengenalan danpenggunaan pengadaan barang/jasa melalui internet ( eprocurement  ) merupakan salah satu pedoman penting dalam  proses tata kelola pemerintahan yang baik. Secara garis besar, Perpres 54 /2010 mengatur: a.   Bagaimana kegiatan pengadaan harus dilakukan (BAB VI Perpres 54) yaitu  pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menyusun anggaran,melalui swakelola (BABV), yaitu pengadaan barang/jasa yang  pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat, melalui barang/jasa yang dibutuhkan,     b.   Kegiatan pengadaan tersebut harus mempertimbangkan, memperhatikan, dan  berdasarkan hal-hal sebagai berikut:   1)   Tata nilai pengadaan (BAB II Perpres 54/2010)   2)   Para pihak dalam pengadaan barang/jasa (BAB II Perpres 54/2010)   3)   Penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri (BAB III Perpres 54/2010)   4)   Peran serta usaha kecil (BAB VIII Perpres 54/2010)   5)   Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan/seleksi internasional (BAB IX Perpres 54/2010)   6)   Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri (BAB X Perpres 54/2010)   7)   Keikutsertaan perusahaan asing dalam pengadaan barang/jasa (BAB XI Perpres 54/2010)   8)   Konsep ramah lingkungan (BAB XII Perpres 54/2010)   9)   Pengadaan secara elektronik (BAB XIII Perpres 54/2010)   2.   Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar seperti disajikan dalam bentuk gambar yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini. Penerapan ketujuh prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberi manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Pada bagian penjelasan  pasal 5 atas Perpres 54 tahun 2010 telah dijelaskan maksud masing-masing tujuh  prinsip tersebut. Uraian di bawah dimaksudkan untuk lebih memperjelas hal tersebut, yaitu : a.   Efisien. Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh Barang/Jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh Barang/Jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.  b.   Efektif. Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh Barang/Jasa yang diperoleh dari proses pengadaan dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.   c.   Transparan.   Bagaimana proses pengadaan Barang/Jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuanketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, sepsifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama Penyedia Barang/Jasa yang berminat. d.   Terbuka.   Berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/seleksi. e.   Bersaing.   Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana  persaingan yang sehat di antara para penyedia barang/jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang/seleksi yang  pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang maksimal. f.   Adil/tidak diskriminatif. Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diatur dalam peraturan ini. Sebagai contoh bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu  juga mengutamakan produksi dalam negeri. g.   Akuntabel.   Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apabila  prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh   barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia  barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia  barang/jasa.   Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia  barang/jasa dijelaskan secara rinci pada Lampiran II Perpres 54/2010 untuk  pengadaan barang, pada Lampiran III untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, Lampiran IVa dan IVb untuk pengadaan jasa konsultansi dan Lampiran V untuk pengadaan jasa lainnya. Secara umum prosesnya dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)   Pengelompokan kebutuhan barang/jasa yang akan diadakan kedalam  jenis-jenis barang/jasa sebagai berikut : a)   Barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,  bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Contoh   : bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, mahluk hidup.  b)   Pekerjaan Konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Contoh   : Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arstektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan;  penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping) ; perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (demolition) dan  pembersihan (removal); reboisasi dan sejenisnya. c)   Jasa Konsultansi,   yaitu Jasa Konsultansi adalah jasa layanan  profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) . Contoh : jasa rekayasa (engineering);  jasa perencanaan (planning),  perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi; jasa perencanaan (planning) , perancangan (design) dan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks