PERATURAN DPR-RI NO.2 TAHUN 2015

of 40

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
40 pages
0 downs
18 views
Share
Description
1. 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN…
Transcript
  • 1. 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1607); 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
  • 2. 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 3. Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib. 4. Peraturan DPR tentang Tata Tertib, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab DPR beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Kode Etik DPR, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. 6. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  • 3. 3 7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, selanjutnya disebut Pimpinan AKD adalah Pimpinan DPR, pimpinan badan musyawarah, Pimpinan komisi, pimpinan badan legislasi, pimpinan badan anggaran, pimpinan badan urusan rumah tangga, pimpinan badan kerja sama antarparlemen, pimpinan MKD, dan pimpinan panitia khusus, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Rapat MKD adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan MKD dan dihadiri oleh Anggota guna melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang MKD. 9. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik. 10. Pengadu adalah Pimpinan DPR, Anggota, setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan. 11. Teradu adalah Anggota, termasuk Pimpinan AKD dan Pimpinan DPR yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib. 12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan. 13. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang MKD untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik. 14. Perkara Pengaduan adalah Pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat MKD untuk ditindaklanjuti. 15. Perkara Tanpa Pengaduan adalah dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tanpa melalui prosedur Pengaduan, yang telah diputuskan dalam Rapat MKD untuk ditindaklanjuti.
  • 4. 4 16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang MKD tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri. 17. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya. 18. Sidang MKD adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh MKD, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang MKD. 19. Sekretariat MKD, selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif kepada MKD. 20. Tenaga Ahli MKD, selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MKD. 21. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. 22. Penyelidik adalah Pimpinan dan seluruh Anggota MKD dengan dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli. 23. Panel adalah panel sidang pelanggaran Kode Etik DPR. 24. Hari adalah hari kerja. BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 (1) MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. (2) MKD bertugas: a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik;
  • 5. 5 b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena: 1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut- turut tanpa keterangan yang sah; 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang–undang mengenai pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau 4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik; d. menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana; e. meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada Anggota atas dugaan melakukan tindak pidana; f. meminta keterangan dari Anggota yang diduga melakukan tindak pidana; g. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana; dan (G)
  • 6. 6 h. mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana. (3) Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MKD berwenang untuk: a. menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati Tata Tertib serta mencegah pelanggaran Kode Etik kepada seluruh Anggota; b. memantau perilaku dan kehadiran Anggota dalam rapat DPR; c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR; d. melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota, baik berdasarkan Pengaduan maupun tanpa Pengaduan; e. memanggil dan memeriksa setiap orang yang terkait tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib dalam Sidang MKD; f. melakukan kerja sama dengan lembaga lain; g. memanggil pihak terkait; h. menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan dalam hal Pengadu mencabut aduannya atau diputuskan oleh Rapat MKD; i. memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh Anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPR yang mengatur tentang Tata Tertib dan Kode Etik; j. menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan urusan rumah tangga; dan k. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik.
  • 7. 7 BAB III MATERI PERKARA Pasal 3 Perkara Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang–undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 4 (1) Perkara Tanpa Pengaduan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang berupa: a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya yaitu: 1. tidak menghadiri rapat paripurna 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; atau 2. tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPR 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; b. pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta
  • 8. 8 peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kode Etik yang menjadi perhatian publik; c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. (2) MKD memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Anggota sebelum terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kehadiran Anggota yang dibuktikan secara administratif. (4) Dalam rangka efektivitas pemantauan, bagian sekretariat persidangan paripurna dan sekretariat alat kelengkapan DPR menyampaikan daftar kehadiran Anggota kepada MKD. BAB IV PERKARA PENGADUAN Pasal 5 (1) Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh: a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD. (2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu. Pasal 6 (1) Aduan yang diajukan kepada MKD paling sedikit memuat: a. identitas Pengadu; b. identitas Teradu; dan c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran. (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi: a. nama lengkap; b. tempat tanggal lahir/umur; c. jenis kelamin;
  • 9. 9 d. pekerjaan; e. kewarganegaraan; dan f. alamat lengkap/domisili. (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi akta notaris, struktur organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat dihubungi. (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. nama lengkap; b. nomor anggota; c. daerah pemilihan; dan d. fraksi/partai politik. (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal. (6) Aduan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu. Pasal 7 (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan. (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Sekretariat kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu. Pasal 8 (1) Pengaduan diajukan kepada MKD melalui Sekretariat pada hari kerja. (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan Verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi: a. identitas Pengadu yang masih berlaku; b. identitas Teradu; c. permasalahan yang diadukan; dan
  • 10. 10 d. bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan. (3) Untuk melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, MKD dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan. (5) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat MKD. (6) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan data Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan. (7) Jika kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register. (8) Pengaduan yang dinyatakan tidak diregistrasi dalam buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru. (9) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya. (10) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada MKD. (11) Setelah menerima hasil Verifikasi, MKD segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindak lanjut Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (10). (12) Pengadu berhak melakukan penarikan perkara selama Perkara Pengaduan masih dalam tahap Verifikasi dan belum diputus dalam Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11). (13) Dalam hal rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Pengaduan dengan melakukan Penyelidikan, MKD dapat menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan Penyelidikan. Pasal 9 Pengaduan pelanggaran terhadap Anggota tidak dapat diproses jika Teradu: a. meninggal dunia; b. telah mengundurkan diri; atau
  • 11. 11 c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik. Pasal 10 MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses Verifikasi sampai dengan perkara diputus. Pasal 11 (1) MKD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti. (2) Dalam hal MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan. BAB V PERKARA TANPA PENGADUAN Pasal 12 (1) Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. usulan anggota MKD atau pimpinan MKD; atau b. hasil Verifikasi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan. (2) MKD dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (3) Materi Perkara Tanpa Pengaduan dibahas dalam Rapat MKD terlebih dahulu sebelum diputuskan. (4) Dalam hal Rapat MKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa Perkara Tanpa Pengaduan, perkara dimaksud segera dicatat secara administratif oleh Sekretariat dengan memberi nomor register perkara. (5) Dalam hal Rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan, MKD dapat menerbitkan surat tugas bagi Sekretariat dan Tenaga Ahli untuk melakukan perbantuan penyelidikan. (6) Dalam hal Rapat MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), materi Perkara
  • 12. 12 Tanpa Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi. (7) Penyampaian materi Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah Rapat MKD. BAB VI PENYELIDIKAN Pasal 13 (1) MKD dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang MKD. (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD. (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti. (4) MKD dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik s
  • Related Search
    We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks