PKPU Nomor 6 Tahun 2016

of 45

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
45 pages
0 downs
17 views
Share
Description
1. - 2 - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 21…
Transcript
  • 1. - 2 - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  • 2. - 3 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
  • 3. - 4 - Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemnilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011, tanggal 29 September 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PAPUA DAN PAPUA BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan: 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
  • 4. - 5 - masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 2. Papua atau Papua Barat adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota di wilayah Aceh, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 5. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
  • 5. - 6 - 6. Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir. 7. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan. 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 9. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 10. Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPK/PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan/distrik atau nama lain. 11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan, gampong atau sebutan lain.
  • 6. - 7 - 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya KPPS, adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 14. Partai Politik Nasional, selanjutnya disebut Partai Politik, adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. 15. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 16. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) atau lebih Partai Politik yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Papua Barat, atau gabungan 2 (dua) atau lebih Partai Politik, Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik dengan Partai Politik, Partai Politik Lokal dengan Partai Politik Lokal, dan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 17. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik atau Partai
  • 7. - 8 - Politik Lokal sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan. 18. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan. 19. Pasangan Calon adalah Bakal Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 20. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. 21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, selanjutnya disingkat DPRA, adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. 22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. 23. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua yang berfungsi sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua. 24. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, selanjutnya disingkat DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang berfungsi sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat. 25. Majelis Rakyat Papua, selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada
  • 8. - 9 - penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota, adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. 27. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dan yang dahulu dikenal dengan Kecamatan. 28. Hari adalah hari kalender. Pasal 2 (1) Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas. Pasal 3 Tahapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas: a. tahapan persiapan; dan b. tahapan penyelenggaraan.
  • 9. - 10 - BAB II TAHAPAN PERSIAPAN Bagian Kesatu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Pasal 4 Tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini. Bagian Kedua Tata Kerja KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi DKI Jakarta/KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK/PPD, PPS, dan KPPS Pasal 5 KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi DKI Jakarta, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK/PPD, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini. Bagian Ketiga Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pasal 6 Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemutakhiran data dan daftar
  • 10. - 11 - pemilih dalam Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini. Bagian Keempat Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Pasal 7 Ketentuan mengenai sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini. Pasal 8 (1) Pemantauan penyelenggaraan Pemilihan di Aceh dapat dilakukan oleh: a. pemantau lokal; b. pemantau nasional; dan c. pemantau asing. (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada: a. KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b. KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. (3) Bagi Pemantau Pemilihan yang ingin melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KIP Aceh. (4) Mekanisme pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
  • 11. - 12 - Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9 Ketentuan mengenai pencalonan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KPU ini. Paragraf 1 Aceh Pasal 10 (1) Tahapan pencalonan dalam Pemilihan di Aceh meliputi: a. pemeriksaan administrasi Bakal Calon oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota; b. penetapan Pasangan Calon oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota; dan c. pemaparan visi dan misi Pasangan Calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK untuk Pemilihan di wilayah Aceh. (2) Penetapan tahapan dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah: a. pemberitahuan oleh DPRA secara tertulis kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b. pemberitahuan oleh DPRK secara tertulis kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
  • 12. - 13 - (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 11 Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon peserta Pemilihan di Aceh adalah: a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh: 1. Partai Politik; 2. Partai Politik Lokal; 3. Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik; 4. Gabungan Partai Politik Lokal dengan Partai Politik Lokal; dan 5. Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal; dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. Pasal 12 (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. orang Aceh; c. menjalankan syari’at agamanya; d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
  • 13. - 14 - f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); h. tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; i. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran; j. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak; k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; n. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • 14. - 15 - q. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi; r. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
  • Related Search
    We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks